Berita Surakarta – Kepala Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, menerima kunjungan silaturahmi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Klaten, dalam rangka membangun sinergi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa.
Pertemuan berlangsung di Balai Desa Bakung, Selasa (4/11/2025), dan dihadiri langsung oleh Ketua LBH GP Ansor Klaten, Bimatara Ridho, bersama jajaran pengurus antara lain Deny Mulyadin, Fredy A.F., dan Erix Fahresi Mahendra Putra. Mereka disambut hangat oleh Kepala Desa Bakung, Bambang Suryanto, beserta perangkat desa.
Dalam suasana penuh keakraban, kedua belah pihak berdiskusi panjang mengenai pentingnya peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat akar rumput, terutama di wilayah pedesaan. Kepala Desa Bambang menyambut baik gagasan tersebut, mengingat masih banyak warga yang belum memahami hak dan kewajiban hukum mereka secara menyeluruh.
“Penyuluhan hukum sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam persoalan hukum akibat ketidaktahuan. Kami siap mendukung program LBH GP Ansor,” ujar Bambang.
Sementara itu, Ketua LBH GP Ansor Klaten Bimatara Ridho menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat desa sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum, sosialisasi, dan edukasi tentang hak-hak warga negara.
“Kerjasama ini akan dituangkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Desa Bakung dengan LBH GP Ansor Klaten. Tujuannya agar kegiatan penyuluhan hukum bisa dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya bersifat seremonial,” jelas Bimatara.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan visi organisasi GP Ansor untuk mendorong terciptanya masyarakat desa yang sadar hukum, berkeadilan, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Program yang direncanakan mencakup pendampingan hukum gratis bagi warga tidak mampu, pelatihan dasar hukum bagi perangkat desa, serta sosialisasi mengenai hukum pidana dan perdata praktis.
Kerjasama ini diharapkan menjadi model bagi desa-desa lain di Kabupaten Klaten dalam membangun “Desa Binaan Sadar Hukum”, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pencegahan masalah hukum sejak dini.
