Berita Surakarta – Wakil Wali Kota Surakarta memberikan respons hati-hati sekaligus menegaskan pentingnya kajian mendalam terkait wacana penetapan status Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Ia menuturkan bahwa setiap usulan perubahan status kewilayahan harus mempertimbangkan aspek historis, legalitas, hingga kesiapan sosial-politik masyarakat.
Menurutnya, Surakarta memang memiliki catatan sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan Jawa, dengan keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran yang menjadi bagian integral dari identitas kota. Namun demikian, sejarah tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar tunggal dalam menentukan status keistimewaan. Diperlukan dialog komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, ahli sejarah, hingga para pemangku budaya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai gagasan yang bertujuan memperkuat pelestarian kebudayaan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, usulan status keistimewaan harus dikaji dengan cermat agar tidak menimbulkan kerancuan dalam tata kelola pemerintahan, terutama terkait kewenangan, anggaran, pengelolaan aset, serta hubungan kerja antara keraton, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.
Wakil wali kota menambahkan bahwa fokus utama Pemkot saat ini adalah pembangunan kota, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi kreatif, serta menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika politik menjelang tahun 2025. Ia berharap diskursus tentang status keistimewaan tidak mengalihkan perhatian dari agenda-agenda strategis yang telah direncanakan.
Pada akhirnya, ia mengajak seluruh pihak untuk menyikapi isu ini dengan kepala dingin. Menurutnya, sejarah Surakarta adalah warisan berharga yang harus dijaga bersama, tetapi setiap langkah menuju perubahan status administratif harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat Kota Surakarta saat ini.
