Surakarta– Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka kembali menyoroti persoalan distribusi subsidi yang seharusnya menjadi hak fakir miskin. Menurutnya, alokasi dana bantuan sosial (bansos) maupun subsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu justru kerap salah sasaran dan dinikmati pihak-pihak yang tidak berhak.
Kritik Tajam Rieke Diah Pitaloka
Dalam rapat kerja bersama kementerian terkait, Rieke menegaskan bahwa masalah ketidakakuratan data penerima bantuan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
“Subsidi yang seharusnya menjadi penopang fakir miskin dan kelompok rentan justru sering tidak sampai pada mereka. Ada kelompok yang sebenarnya mampu, bahkan pejabat atau aparat, yang masih masuk daftar penerima. Ini bentuk ketidakadilan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah, apalagi jika tidak segera dibenahi secara serius.
Data Penerima Masih Bermasalah
Rieke mengungkapkan, akar persoalan terletak pada validitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang hingga kini belum sepenuhnya akurat. Banyak warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima, sementara ada orang mampu yang justru terdata sebagai penerima subsidi.
“Ketidakcocokan data ini menyebabkan program perlindungan sosial kita tidak efektif. Subsidi energi, bantuan pangan, maupun program perlindungan lain, banyak yang bocor,” tambahnya.
Baca juga: Aris Syarifudin: Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, Pijakan Regulasi
Dampak Sosial dari Salah Sasaran
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa salah sasaran dalam distribusi subsidi bukan sekadar masalah administrasi, melainkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat miskin.
“Bayangkan, ketika subsidi tidak tepat sasaran, warga miskin semakin terpuruk. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara bantuan yang dijanjikan tidak mereka terima. Di sisi lain, orang-orang yang tidak membutuhkan justru menikmati fasilitas itu,” jelasnya.
Hal tersebut menurutnya memperlebar kesenjangan sosial, yang jika dibiarkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bahkan keresahan di tengah masyarakat.
Usulan Solusi
Rieke mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem verifikasi dan validasi data penerima bantuan dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan.
“Pengawasan harus berbasis komunitas. RT, RW, dan tokoh masyarakat bisa menjadi pintu awal verifikasi. Jangan hanya mengandalkan data pusat yang kerap tidak update,” katanya.
Ia juga mengingatkan perlunya pemanfaatan teknologi digital yang transparan dan bisa diakses publik, sehingga proses distribusi subsidi dapat diawasi bersama-sama.
Ajakan untuk Keadilan Sosial
Di akhir penyampaiannya, Rieke kembali menegaskan bahwa subsidi adalah instrumen negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Karena itu, distribusi yang tidak tepat sasaran sama saja dengan mencederai amanat konstitusi.
“Negara harus hadir melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Itu jelas diatur dalam UUD 1945. Kalau subsidi salah sasaran, maka negara gagal melaksanakan kewajibannya,” tegas Rieke.
