Polemik Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Banjarsari Solo Berakhir, Pemkot Instruksikan Relokasi
Berita Surakarta – Polemik panjang mengenai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah RW 10, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, akhirnya mencapai titik akhir. Setelah melalui beberapa kali mediasi yang tidak membuahkan hasil, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta secara resmi menginstruksikan agar unit layanan tersebut dipindahkan ke lokasi baru.
Kebijakan tersebut diambil setelah sejumlah warga RW 10 tetap menyatakan penolakan terhadap keberadaan dapur MBG di lingkungan mereka. Penolakan itu muncul sejak beberapa minggu lalu, ketika bangunan yang digunakan sebagai dapur program tersebut mulai beroperasi dan menimbulkan perdebatan mengenai izin pemanfaatan lahan, dampak lingkungan, serta aktivitas harian di sekitar permukiman warga.
Mediasi Tidak Membuahkan Kesepakatan
Camat Banjarsari, Beni Supartono Putro, mengonfirmasi keputusan relokasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, hingga Pemkot Surakarta dengan melibatkan perwakilan warga RW 10, pengelola SPPG, serta unsur dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Namun, semua pertemuan yang digelar tidak menghasilkan kesepakatan bersama.
“Benar, sampai hari ini warga tetap menolak keberadaan dapur program Makan Bergizi Gratis di wilayah mereka. Setelah melalui proses dialog dan pertimbangan berbagai pihak, akhirnya diputuskan untuk mencari lokasi alternatif,” ujar Beni saat dikonfirmasi Radar Solo, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, keputusan untuk relokasi diambil demi menjaga kondusivitas lingkungan dan menghormati aspirasi masyarakat, tanpa mengabaikan kelangsungan program MBG yang telah berjalan sebagai bagian dari kebijakan sosial pemerintah.
Program MBG Akan Tetap Berjalan
Beni menegaskan bahwa meski harus dipindahkan, kegiatan SPPG tidak akan dihentikan. Pemerintah Kota memastikan program Makan Bergizi Gratis—yang merupakan salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga berpenghasilan rendah—akan tetap berjalan dengan penyesuaian teknis sementara.
“Program MBG ini sangat penting untuk masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Hanya saja, untuk menjaga ketertiban lingkungan, kami perlu mencari tempat yang lebih sesuai agar kegiatan bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak sosial,” tambahnya.
Pihaknya menyebut sudah ada beberapa lokasi alternatif yang sedang dipertimbangkan oleh dinas terkait. Proses pemilihan lokasi baru akan memperhatikan akses logistik, keamanan, kebersihan, serta penerimaan masyarakat sekitar.
Latar Belakang Penolakan
Warga RW 10 diketahui keberatan karena keberadaan dapur MBG dianggap menimbulkan aktivitas padat di lingkungan permukiman yang sebelumnya relatif tenang. Beberapa warga juga menyoroti potensi gangguan kebersihan dan sirkulasi lalu lintas, terutama karena truk pengangkut bahan makanan dan relawan sering keluar masuk lokasi pada pagi hari.
Selain itu, sebagian warga menyebut belum ada sosialisasi yang cukup jelas mengenai penggunaan bangunan tersebut sebagai fasilitas publik, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tingkat lokal.
“Kami bukan menolak programnya, karena program makan bergizi itu bagus. Tapi tolong jangan ditempatkan di wilayah padat penduduk seperti ini. Kami khawatir soal kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
